Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia – Pada kesempatan kali ini, admin akan bagikan informasi dan artikel bermanfaat buat anda sekalian. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya jika anda membaca postingan artikel mengenai Bangsa Indonesia adalah dan Hakikat Bangsa Indonesia. Baca dan perhatikanlah pnejelasannya berikut ini :

Kedudukan manusia adalah makhluk sosial dan individu. Sebagai makhluk sosial, manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup ini dilakukan dalam suatu wadah atau organisasi, seperti bangsa atau negara. Bangsa dan negara memiliki arti berbeda.

1.  Pengertian Negara

Istilah negara dalam bahasa asing seperti de staat (Belanda), state (Inggris), dan Le’etat (Prancis). Negara memiliki dua pengertian, yaitu negara dalam arti luas dan negara dalam arti sempit. Negara dalam arti luas adalah kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekua-saannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara adalah pengorganisasian masyarakat suatu wilayah tersebut dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini.

Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai konstitusi, termasuk di dalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota negara. Dalam bentuk modern negara terkait erat dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang demokratis.

Berikut ini pendapat beberapa pakar kenegaraan berikut ini tentang negara :

Mac Iver (R.M. Mac Iver : 1926)

Negara adalah persembatanan (penarikan) yang bertindak lewat hukum yang direalisasikan oleh pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk memaksa dalam satu kehidupan yang dibatasi secara teritorial mempertegak syarat-syarat lahir yang umum dari ketertiban sosial.

Logeman (Solly Lubis : 2007)

Negara adalah organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaannya bertujuan untuk mengatur dan mengurus masyarakat tertentu.

Hoge de Groot (Solly Lubis : 2007)

Negara adalah ikatan-ikatan manusia yang insaf akan arti dan panggilan hukum kodrat.

George Jellinek (George Jellinek, Algemeine Staatsleh.re)

Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manu-sia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

e.  George Wilhelm Friedrich Hegel

Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.

Krannenburg (Krannemburg : 1951)

Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehen-dak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

Roger H. Soltau (Roger H. Soltau : 1961)

Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

Aristoteles (Solly Lubis : 2007)

Asosiasi yang setinggi-tingginya dan yang sempurna-sem-purnanya yang dapat dicapai oleh manusia untuk keperluan hidup bersama.

Benedictus de Spinoza

Negara adalah susunan masyarakat yang integral (kesatuan) antara semua golongan dan bagian dari seluruh anggota masyarakat (persatuan masyarakat organis).

Harold J. Laski (Harold J. Laski : 1947)

Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupa-kan bagian dari masyarakat.

W.L.G. Lemaire (Kurmiaty : 2003)

Negara tampak sebagai suatu masyarakat manusia teritorial yang diorganisasikan.

Max Weber (Max Weber : 1958)

Negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli peng-gunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah).

m. Bellefroid

Negara adalah suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan dilengkapi dengan suatu kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemak-muran rakyat sebesar-besarnya.

Thomas Hobbes (Deddy Ismatullah : 2007)

Negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak beramai-ramai, masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan bagi mereka.

J.J. Rousseau (Solly Lubis : 2007)

Negara adalah perserikatan dari rakyat bersama-sama yang melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri dan harta benda anggota-anggota yang tetap hidup dengan bebas merdeka.

Karl Marx

Negara adalah suatu alat kekuasaan bagi manusia (pe-nguasa) untuk menindas kelas manusia lainnya.

Dari semua pengertian negara yang dikemukakan para pakar kenegaraan tersebut, apakah ada persamaan pandangan dalam mengartikan sebuah negara? Berikan penjelasan.

2.  Unsur Negara

Unsur-unsur negara adalah bagian yang penting untuk mem-bentuk suatu negara, sehingga negara memiliki pengertian yang utuh. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak sempurnalah negara itu. Negara dapat memiliki status yang kokoh jika didukung oleh minimal tiga unsur utama, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah berdaulat. Selain itu, ada satu unsur tambahan, yaitu pengakuan dari negara lain.

a. Rakyat

Rakyat adalah unsur terpenting dari suatu negara. Rakyat adalah segenap orang yang bertempat tinggal di daerah atau wilayah suatu negara. Rakyat dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk; warga negara dan bukan warga negara.

b. Wilayah

Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di suatu daerah atau wilayah negara (menetap), secara turun-temurun tinggal di wilayah itu. Penduduk bia-sanya memiliki KTP. Bukan penduduk adalah orang yang tinggal di dalam suatu wilayah negara hanya sementara, misalnya turis dan tenaga kerja asing.

Warga negara adalah orang yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara.Bukan warga negara adalah orang yang berada pada suatu negara, tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara, misalnya duta besar, konsul, dan atase perdagangan.

Selain rakyat, negara pasti memiliki wilayah untuk tempat tinggal rakyatnya. Wilayah adalah batas tempat tinggal bagi

Wilayah suatu negara meliputi daratan, lautan, dan udara.

1)  Daratan

Daratan adalah wilayah di permukaan bumi dengan batas tertentu dan dalam tanah di bawah permukaan bumi. Batas suatu daratan dapat berupa:

  • batas alam, misalnya sungai, gunung, danau, dan pegunungan;
  • batas buatan, misalnya pagar tembok atau kawat berduri;
  • batas menurut ilmu pasti, misalnya garis lintang dan garis bujur.

2)  Lautan

Lautan adalah wilayah air yang berupa laut atau lautan yang berada dalam batas-batas negara tersebut. Wilayah laut sering disebut laut teritorial. Beberapa pedoman yang menentukan batas-batas laut suatu negara (berdasar traktat multilateral 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica) adalah sebagai berikut :

  • Lautan teritorial adalah lautan yang dimiliki negara dengan jarak 12 mil diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai.
  • Zona bersebelahan adalah batas lautan selebar 12 mil di luar batas laut teritorial atau 24 mil dari pantai.
  • Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 200 mil laut dari pantai.
  • Batas landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang lebih dari 200 mil laut di lautan bebas.

Dua Konsepsi tentang Laut

Res Nullius, menyatakan bahwa laut tidak ada pemiliknya sehingga dapat diambil/dimiliki oleh setiap negara.
Res Communis, menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan karenanya tidak dapat diambil/dimiliki oleh setiap negara.

3)  Udara

Udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. Ketentuan wilayah udara ini didasarkan pada perjanjian Paris tahun 1911, yaitu negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah udaranya, misalnya untuk satelit dan penerbangan.

4)  Wilayah Ekstrateritorial

Wilayah ekstrateritorial adalah tempat-tempat yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara, meskipun tempat itu berada di wilayah negara lain. Termasuk di dalamnya adalah tempat bekerja perwakilan suatu negara, kapal-kapal laut yang berlayar di laut terbuka di bawah suatu bendera negara tertentu. Di wilayah itu pengibaran bendera negara yang bersangkutan diperbolehkan. Demikian pula pemungutan suara warga negara yang sedang berada di negara lain untuk pemilu di negara asalnya. Contoh: di atas kapal (floating island) berbendera Indonesia berlaku kekuasaan negara dan undang-undang NKRI.

c.  Pemerintah yang Berdaulat

Istilah pemerintah merupakan terjemahan dari kata asing government (Inggris), gouvernement (Prancis). Dalam arti luas, pemerintah adalah gabungan dari semua badan kenegaraan (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara. Dalam arti sempit, pemerintah mencakup lembaga eksekutif saja.

Menurut Utrecht (Utrecht : 1959), istilah pemerintah meliputi pengertian yang tidak sama sebagai berikut.
Pemerintah sebagai gabungan semua badan kenegaraan atau seluruh alat perlengkapan negara adalam arti luas yang meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Istilah kedaulatan merupakan terjemahan dari sovereignty (Inggris), souveranete (Prancis), sovranus (Italia) yang semuanya diturunkan dari kata supremus (Latin) yang berarti tertinggi. Kedaulatan berarti kekuasan yang tertinggi, tidak di bawah kekuasaan lain.

Pemerintah yang berdaulat berarti pemerintah yang me-megang kekuasaan tertinggi di dalam negaranya dan tidak berada di bawah kekuasaan pemerintah negara lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah yang berdaulat itu berkuasa ke dalam dan ke luar.

Kekuasaan ke dalam berarti bahwa kekuasaan pemerintah itu dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat dalam negara itu.

Kekuasaan ke luar berarti bahwa kekuasaan pemerintah itu dihormati dan diakui oleh negara-negara lain.

Selain tiga unsur utama itu, ada unsur deklaratif, yaitu peng-akuan dari negara lain. Pengakuan negara lain ini berdasarkan ketentuan hukum internasional. Pengakuan suatu negara didasarkan adanya beberapa faktor, yaitu:
adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya; ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain.

Pengakuan dari negara lain dibedakan menjadi dua, yaitu :

  • pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada;
  • pengakuan de jure adalah pengakuan berdasarkan hukum.

Adanya pengakuan dari negara lain menjadi tanda bahwa suatu negara baru yang telah memenuhi persyaratan konstitutif diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antarnegara.

Dipandang dari sudut hukum internasional, faktor pengakuan sangat penting, yaitu untuk
tidak mengasingkan suatu kumpulan manusia dari hubungan-hubungan internasional; menjamin kelanjutan hubungan-hubungan intenasional dengan jalan mencegah kekosongan hukum yang merugikan, baik bagi kepentingan-kepentingan individu maupun hubungan antarnegara.

Sebagai contohnya, Proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1776, namun Inggris (yang pernah berkuasa di wilayah AS) baru mengakui kemerdekaan negara itu pada tahun 1783. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Unsur-unsur negara terpenuhi pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, pengakuan pertama diberikan oleh Mesir, pada tanggal 10 Juni 1947. Berturut-turut kemerdekaan Indonesia itu kemudian diakui oleh Lebanon, Arab Saudi, Afghanistan, Syria dan Burma.

Perbedaan antara pengakuan de facto dan pengakuan de jure adalah sebagai berikut.

  • Hanya negara atau pemerintah yang diakui secara de jure yang dapat mengajukan klaim atas harta benda yang berada dalam wilayah negara yang mengakui.
  • Wakil-wakil dari negara yang diakui secara de facto secara hukum tidak berhak atas kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewah diplomatik secara penuh.
  • Pengakuan de facto –karena sifatnya sementara– pada prin-sipnya dapat ditarik kembali.
  • Apabila suatu negara berdaulat yang diakui secara de jure memberikan kemerdekaan kepada suatu wilayah jajahan, maka negara yang baru merdeka itu harus diakui secara de jure pula.

Menurut Starke (JG Starke : 2008), tindakan pemberian penga-kuan dapat dilakukan secara tegas (expresss), yaitu pengakuan yang dinyatakan secara resmi berupa nota diplomatik, pesan pribadi kepala negara atau menteri luar negeri, pernyataan parlemen, atau melalui traktat. Pengakuan juga dapat dilakukan secara tidak tegas (implied), yaitu pengakuan yang ditampakkan oleh hubungan tertentu antara negara yang mengakui dengan negara atau pemerintahan baru.

Suatu negara akan memberikan pengakuan akan keberadaan negara lain karena beberapa alasan sebagai berikut:
Alasan ketertiban dan keamanan, artinya dengan memberikan pengakuan terhadap negara lain akan memengaruhi keamanan dan ketertiban dalam negerinya, kawasan regionalnya, dan dunia.

Alasan ekonomi, artinya negara memberi pengakuan terhadap negara lain agar dapat bekerja sama dalam ekonomi.
Dewasa ini, semua negara pasti akan mengakui keberadaan negara lain karena semua bangsa selalu merasa ketergantungan. Namun, ada juga negara yang tidak mengakui keberadaan negara lain karena alasan, seperti negara tersebut tidak memiliki prinsip yang sejalan (perikemanusiaan, perdamaian, dan menghormati kedaulatan).

Hillary dan Obama Dukung Pembentukan Negara Palestina

Hillary Clinton menelepon Presiden Palestina Mahmoud Ab-bas dan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert pada hari pertamanya

Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 menyandang jabatan resmi Menteri Luar Negeri AS. Abbas telah menyampaikan kepada Hillary kesediaannya bekerja sama dengan pemerintah baru AS untuk mencapai penyelesaian damai kompre-hensif di Timur Tengah.

Keterangan yang dikeluarkan oleh kantor kepresidenan Mahmoud Abbas menyebutkan, Hillary dan Presiden AS Barack Obama akan berupaya mendukung terbentuknya negara Palestina dan mengurangi penderitaan masyarakat Palestina. Sementara itu, keterangan yang dikeluarkan kantor Olmert menyebutkan, Israel masih berminat mencapai perdamaian Timur Tengah dan “mengin-vestasikan upaya besar dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi penduduk Gaza”. Israel menarik mundur pasukannya, setelah menggencarkan serangan militer selama 22 hari terhadap militan Hamas di Gaza.

Pertanyaan :

Menurut Anda, apakah dengan dukung dari negara Amerika Seri-kat yang saat ini dikenal sebagai negara besar setelah runtuhnya Uni Soviet, mampu untuk merealisasikan terbentuknya negara Palestina?

3.  Fungsi dan Tujuan Negara

Tujuan negara itu menentukan segala keadaan dalam negara. Dengan mengetahui tujuan negara itu, kita dapat menjawab soal legitimasi kekuasaan, yaitu kekuasaan organisasi negara, dan juga dapat mengetahui sifat organisasi negara.

Sebagai sebuah organisasi, negara memiliki tujuan untuk mengarahkan segala kegiatannya. Dengan demikian, tujuan merupakan hal yang sangat penting.

Secara umum, negara memiliki dua hal yang harus dikerjakan, yaitu:

  • mengatur penghidupan negara dengan sebaik-baiknya; dan
  • mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan.

Dengan melaksanakan dua hal tersebut, negara dapat mencapai tujuannya dengan baik. Tujuan negara akan dipengaruhi oleh tata nilai sosial sesuai budaya, kondisi geografis, sejarah, dan politik.

Berikut ini pendapat beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang tujuan negara.

Aristoteles Plato (Solly Lubis : 2007)

Menurut Plato, tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial.

Roger H. Soltau (Roger H. Soltau : 2007)

Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara adalah memung-kinkan rakyatnya berkembang serta mengungkapkan daya cipta yang sebebas-bebasnya.

Harold J. Laski (Harold J. Laski : 1947)

Menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan yang di dalamnya, rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal.

Aristoteles (Solly Lubis : 2007)

Aristoteles mengemukakan bahwa tujuan dari negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas ke-adilan. Keadilan memerintah harus menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak ia terima.

Socrates (Solly Lubis : 2007)

Menurut Socrates negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang brsifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Tugas negara adalah untuk menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa yang dipilah secara saksama oleh rakyat. Negara bukanlah suatu organisasi yang dibuat untu manusia demi kepentingan drinya pribadi, melainkan negara itu suatu susunan yang objektif bersandarkan kepada sifat hakikat manusia karena itu bertugas untuk melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum yang objektif, termuat “keadilan bagi umum”, dan tidak hanya melayani kebutuhan para penguasa negara yang saling berganti ganti orangnya.

John Locke (Deddy Ismatullah : 2007)

Tujuan negara menurut John Locke adalah untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak azasi manusia.yang tertuang dalam perjanjian masyarakat.

Niccollo Machiavelli (Deddy Ismatullah : 2007)

Tujuan negara menurut Niccollo Machiavelli adalah untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman. Jadi dengan demikian kalau dahulu tujuan

Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 19 negara itu selalu bersifat kultural, sedangkan menurut Niccollo Machiavelli tujuan negara adalah semata-mata adalah kekuasaan.

Thomas Aquinas (Deddy Ismatullah : 2007)

Menurut Thomas Aquinas, untuk mengetahui tujuan negara maka terlebih dahulu mengetahui tujuan manusia, yaitu kemuliaan yang abadi. Oleh karena itu negara mempunyai tujuan yang luas, yaitu memberikan dan menyelenggarakan kebahagiaan manusia untuk memberikan kemungkinan, agar dapat mencapai hidup tersusila dan kemuliaan yang abadi, yang harus di sesuaikan dengan syarat-syarat keagamaan.

Benedictus Spinoza

Tujuan negara menurut Spinoza adalah menyelenggarakan perdamaiaan, ketenteraman dan menghilangkan ketakutan. Untuk mencapai tujuan ini, warga negara harus menaati segala peraturan dan undang-undang negara, ia tidak boleh membantah, meskipun peraturan atau undang-undang negara itu sifatnya tidak adil dan merugikan.

Tujuan negara juga dapat dilihat pada beberapa teori berikut ini.

a. Teori Kekuasaan Negara

Tujuan negara berdasarkan teori ini adalah negara berusaha mengumpulkan kekuatan yang besar, menyiapkan militer yang kuat, disiplin, dan loyal untuk menghadapi bahaya. Teori ini tidak mempedulikan keselamatan dan kemakmuran, hanya peduli agar negara sentosa.

Shang Yang (Solly Lubis : 2007) menyatakan bahwa tujuan negara adalah pembentukan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya. Menurut dia, perbedaan tajam antara negara dengan rakyat akan membentuk kekuasaan negara.

Niccolo Machiavelli (Deddy Ismatullah : 2007), dalam bukunya Il Principe menganjurkan agar raja tidak menghirau-kan kesusilaan ataupun agama. Untuk meraih, mempertahankan dan meningkatkan kekuasaannya, raja harus licik, tak perlu menepati janji, dan berusaha selalu ditakuti rakyat. Machiavelli menegaskan bahwa penggunaan kekuasaan yang sebesar-besarnya itu bertujuan luhur, yakni kebebasan, kehormatan dan kesejahteraan seluruh bangsa. Penganut teori ini diterapkan oleh Jenghis Khan dan Kubhilai Khan.

Teori ini menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mempertahankan hukum agar hak dan kebebasan rakyat terpenuhi. Dalam teori ini, peranan negara sebagai penjaga ketertiban hukum dan pelindung hak serta kebebasan. Negara tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadi dan ekonomi warga negaranya.

Immanuel Kant (Deddy Ismatullah : 2007) adalah penga-nut teori perjanjian masyarakat karena menurutnya setiap orang adalah merdeka dan sederajat sejak lahir. Kant menya-takan bahwa tujuan negara adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara. Untuk itu diperlukan undang-undang yang merupakan penjelmaan kehendak umum (volonte general), dan karenanya harus ditaati oleh siapa pun, baik rakyat maupun pemerintah. Agar tujuan negara tersebut dapat terpelihara, Kant menyetujui asas pemisahan kekuasaan menjadi tiga potestas (kekuasaan) adalah legislatoria, rectoria, iudiciaria (pembuat, pelaksana, dan pengawas hukum).

Kranenburg (Kranenburg : 1959) termasuk penganut teori negara kesejahteraan. Menurut dia, tujuan negara bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Ia juga menyatakan bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata, seimbang.

c.  Teori Perdamaian Dunia

Menurut teori ini, tujuan negara adalah untuk mencapai perdamaian. Hal itu dikarenakan keamanan dan ketenteraman manusia dalam negara dapat dicapai karena adanya perdamaian dunia. Teori ini menganggap bahwa pembentukan negara merdeka hanya menimbulkan perang.

Dante Alleghiere (Solly Lubis : 2007) dalam bukunya yang berjudul De Monarchia Libri III menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perda-maian dunia akan terwujud apabila semua negara merdeka meleburkan diri dalam satu imperium di bawah kepemimpinan seorang penguasa tertinggi. Namun Dante menolak kekuasaan Paus dalam urusan duniawi. Di bawah seorang mahakuat dan bijaksana, pembuat undang-undang yang seragam bagi seluruh dunia, keadilan dan perdamaian akan terwujud di seluruh dunia.

Teori Negara Kesejahteraan

Tujuan negara pada teori ini adalah menyejahterakan rakyat. Negara harus bertindak adil kepada warganya secara seimbang.

Menurut Anda, apakah tujuan negara untuk kesejahteraan rakyat tersebut mencakup kesejahteraan sebagai makhluk pribadi ataupun sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Berikan penjelasan.

Fungsi negara sangat berhubungan erat dengan tujuan negara.

Fungsi negara adalah:

  • melaksanakan ketertiban untuk mencegah bentrokan dalam masyarakat;
  • mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
  • mengusahakan pertahanan untuk mencegah bahaya dari luar;
  • menegakkan keadilan yang dilakukan melalui badan peradilan.

Adapun fungsi negara secara umum adalah sebagai berikut.

  • Tugas esensial, yaitu tugas untuk mempertahankan negara, seperti memelihara perdamaian, ketertiban, dan ketenteraman, serta melindungi warganya, dan mempertahankan kemerdekaan.
  • Tugas fakultatif, yaitu tugas untuk dapat menyejahterakan, baik moral, intelektual, sosial, maupun ekonomi.

Menurut Charles E. Merriam (Mirriam Budiardjo : 2008), fungsi negara adalah keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, kebebasan; sedangkan R.M. MacIver berpendapat bahwa fungsi negara adalah ketertiban, perlindungan, pemeliharaan dan perkembangan.

Selain fungsi negara yang dikemukakan di atas, ada beberapa teori fungsi negara sebagai berikut.

a. Teori Anarkhisme

Anarkhisme menghendaki masyarakat bebas (tanpa terikat organisasi kenegaraan) yang mengekang kebebasan individu. Teori anarkhisme terbagi menjadi dua sebagai berikut.

Anarkhisme filosofis menganjurkan pengikutnya untuk menempuh jalan damai dalam usaha mencapai tujuan dan
menolak penggunaan kekerasan fisik. Tokohnya, William Goodwin, Kaspar Schmidt, P.J. Proudhon, dan Leo Tolstoy.

Anarkhisme revolusioner mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan, kekerasan fisik, dan revolusi berdarah pun boleh digunakan. Contohnya, terjadi di Rusia pada tahun 1860 dengan nama nihilisme, yaitu gerakan yang mengingkari nilai-nilai moral, etika, ide-ide dan ukuran-ukuran konvensional. Tokohnya, Michael Bakunin.

b. Teori Individualisme

Individualisme adalah suatu paham yang menempatkan kepentingan individual sebagai pusat tujuan hidup manusia. Menurut paham ini, negara hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan setiap individu. Negara hanya bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (penjaga malam), tidak usah ikut campur dalam urusan individu, bahkan sebaliknya harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap individu dalam kehidupannya.

c. Teori Sosialisme

Sosialisme merupakan suatu paham yang menjadikan ko-lektivitas (kebersamaan) sebagai pusat tujuan hidup manusia. Penganut paham ini menganggap bahwa dalam segala aspek kehidupan manusia, kebersamaan harus diutamakan. Demi kepentingan bersama, kepentingan individu harus dikesampingkan. Oleh karena itu, negara harus selalu ikut campur dalam segala aspek kehidupan demi tercapainya tujuan negara, yaitu kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.

4.  Terjadinya Negara

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, terjadinya negara akan melalui suatu proses. Proses terjadinya negara dibedakan menjadi dua, yaitu proses primer dan sekunder.

a. Negara secara Primer

Terjadinya negara secara primer, yaitu asal mula terjadinya negara diawali dengan adanya keluarga yang memiliki kebutuhan masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka harus berhubungan dengan orang lain.

b.  Negara secara Sekunder

Terjadinya negara secara sekunder, yaitu proses terjadinya negara yang tidak membicarakan bagaimana negara yang
pertama lahir, tetapi bagaimana lahirnya negara baru. Menurut terjadinya negara secara sekunder, suatu kelompok dapat dikatakan sebagai negara apabila telah mendapatkan pengakuan negara lain.

Selain dua proses terjadinya negara tersebut, suatu negara dapat terjadi berdasarkan pendekatan teoretis. Pendekatan teoretis dilakukan karena sulit mendapatkan bukti-bukti sejarah. Teori terjadinya negara adalah sebagai berikut.

a. Teori Ketuhanan

Teori ini memiliki pengertian bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Demikian juga negara terjadi atas kehendak Tuhan. Bukti nyata teori ini dapat dilihat dalam kalimat ”by the Greece of God” pada undang-undang dasar suatu negara, seperti Pembukaan UUD 1945.

Latar belakang munculnya teori ini karena Tuhanlah yang menciptakan alam dan segala isinya. Negara atau raja hanya memerintah atas dasar kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mereka memiliki hak luar biasa dan tidak boleh dibantah. Hal ini seperti ajaran Polytheisme. Penganut teori ini adalah F.Y. Stahl, Kranenburg, Thomas Aquino, Haller, dan Agustinus.

b. Teori Perjanjian

Menurut teori ini, terjadinya negara karena adanya perjanjian masyarakat. Semua warga mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu organisasi yang melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Negara terjadi sebagai hasil perjanjian antarmanusia/individu, di mana manusia berada dalam dua keadaan, yaitu keadaan sebelum bernegara dan keadaan setelah bernegara. Negara pada dasarnya adalah wujud perjanjian dari masyarakat sebelum bernegara untuk kemudian menjadi masyarakat bernegara. Penganut teori ini adalah Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu.

c.  Teori Kekuasaan

Teori ini menyatakan bahwa negara terjadi atas dasar kekuasaan. Kekuasaan berarti perjuangan hidup yang terkuat memaksakan kemauannya kepada yang lemah. Teori terjadinya negara menurut teori ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu kekuasaan fisik dan kekuasaan ekonomi. Penganut teori ini adalah Harold J. Laski, Leon Duguit, Karl Marx, Oppenheiner, dan Koelikles.

Teori Kedaulatan

  • Berdasarkan teori ini, terjadinya negara adalah sebagai berikut.
  • Teori kedaulatan negara, yaitu negara memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyat. Penganut teori ini adalah Paul Laband dan Jellinek.
  • Teori kedaulatan hukum, yaitu hukum memegang peranan tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi dari negara. Penganut teori ini adalah Krabbe.

Teori Hukum Alam

Menurut teori ini, terjadinya negara karena kekuasaan alam yang berlaku setiap waktu dan tempat, serta bersifat universal dan tidak berubah. Menurut teori hukum alam, terjadinya negara adalah sesuatu yang alamiah terjadi. Bahwa segala sesuatu itu berjalan menurut hukum alam, yaitu mulai dari lahir, berkembang, mencapai puncaknya, layu dan akhirnya mati. Negara terjadi secara alamiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Penganut teori ini adalah Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquino.

Terjadinya negara juga dapat terjadi secara kenyataan yang ada. Artinya bahwa terjadinya negara bukan disebabkan oleh teori-teori seperti di atas. Negara-negara di dunia ini terbentuk karena melalui proses-proses, seperti penaklukan, peleburan (fusi), pemecahan, pemisahan diri, perjuangan, penyerahan/pemberian, dan pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya.

Terjadinya negara berdasar pada kenyataan atau fakta empiris disebut terjadinya negara menurut pendekatan faktual. Secara faktual, negara dapat terjadi karena peristiwa-peristiwa berikut.

a. Penaklukan (Occopatie)

Penaklukan atau occopatie berarti suatu daerah yang tidak dimiliki seseorang atau bangsa, kemudian diambil alih dan didirikan negara di wilayah itu. Misalnya, Liberia adalah daerah kosong yang dijadikan negara oleh para budak Negro yang telah dimerdekakan orang Amerika. Liberia dimerdekakan pada tahun 1847.

b. Peleburan (Fusi)

Peleburan (fusi) adalah suatu penggabungan dua atau lebih negara menjadi negara baru. Misalnya, Jerman Barat dan Jerman Timur bergabung menjadi negara Jerman.

c.  Pemecahan

Pemecahan adalah terbentuknya negara-negara baru akibat terpecahnya negara lama sehingga negara sebelumnya menjadi tidak ada lagi. Contohnya, Yugoslavia terpecah menjadi negara Serbia, Bosnia, dan Montenegro; Uni Soviet terpecah menjadi banyak negara baru; Cekoslovakia terpecah menjadi negara Ceko dan Slovakia.

d. Pemisahan Diri

Pemisahan diri adalah memisahnya suatu bagian wilayah negara, kemudian terbentuk negara baru. Pemisahan berbeda dengan pemecahan, artinya negara lama masih ada. Misalnya, wilayah India yang memisahkan diri menjadi negara Pakistan dan Bangladesh.

e.  Perjuangan

Perjuangan merupakan hasil dari rakyat suatu wilayah yang umumnya dijajah negara lain, kemudian memerdekakan diri. Contohnya adalah Indonesia yang melakukan perjuangan revolusi sehingga mampu membentuk negara merdeka. Ke-banyakan negara Asia Afrika yang merdeka setelah Perang Dunia II adalah hasil perjuangan rakyatnya.

f. Penyerahan

Penyerahan atau pemberian adalah pemberian kemerdekaan kepada suatu koloni oleh negara lain yang umumnya adalah bekas jajahannya. Inggris dan Prancis yang memiliki wilayah jajahan di Afrika banyak memberikan kemerdekaan kepada bangsa di daerah tersebut. Contohnya, Kongo dimerdekakan oleh Prancis.

g. Pendudukan

Pendudukan adalah pendudukan terhadap wilayah yang ada penduduknya, tetapi tidak berpemerintahan. Misalnya, Australia merupakan daerah baru yang ditemukan Inggris meskipun di sana terdapat suku Aborigin. Daerah Australia selanjutnya dibuat koloni-koloni. Penduduknya didatangkan dari daratan Eropa. Australia dimerdekakan tahun 1901 oleh Inggris.

Bentuk Kenegaraan

Bentuk kenegaraan dibedakan menjadi koloni, trustee, dominion, uni, protektorat, dan mandat.

a. Koloni

Koloni adalah suatu daerah yang tidak diperintah oleh pemerintah dari bangsa tersebut, tetapi diperintah oleh bangsa lain, dan seluruh utusan pemerintahan diatur negara yang menjajah. Jadi, daerah atau negara jajahan tidak memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri karena nasibnya ditentukan oleh pemerintah negara yang menjajahnya.

b. Trustee (Perwalian)

Berdasarkan isi Perjanjian San Franscisco bahwa setelah PD II lahir bentuk kenegaraan baru yang disebut trustee. Dalam Piagam PBB dicantumkan bahwa yang termasuk trustee adalah sebagai berikut.

  • Daerah mandat yang lahir berdasarkan Perdamaian Versailles.
  • Daerah yang dilepaskan oleh negara yang kalah perang dalam PD II.
  • Daerah yang dengan suka rela dilepaskan oleh negara yang menguasainya.
  • Pemerintahan di daerah trustee diawali oleh Dewan Perwalian PBB dengan tujuan untuk mempertinggi kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan rakyat di daerah tersebut menuju ke arah pemerintah sendiri. Hal ini sesuai dengan hak menentuan nasib sendiri.
  • Tujuan pokok sistem perwalian adalah untuk meningkatkan kemajuan wilayah perwalian menuju pemerintahan sendiri. Contohnya, Mikronesia merupakan negara trustee terakhir yang dilepas Dewan Perwalian PBB pada tahun 1994.

c.  Dominion

Dominion adalah bentuk negara yang hanya terdapat dalam sejarah ketatanegaraan Inggris. Bentuk negara ini mula-mula merupakan tanah jajahan Inggris, namun sekarang sudah menjadi negara merdeka dan berdaulat dalam suatu gabungan negara yang diberi nama “The British Commonwealth of Nation”.

Dalam perkembangan zaman, ada beberapa negara jajahan Inggris yang merdeka dengan status dominion seperti India dan Pakistan (meskipun sekarang dua negara tersebut telah mengubah bentuk pemerintahan menjadi republik). Akhirnya, bentuk dominion pun menjadi hilang. Karena yang duduk dalam The British Commonwealth of Nation tidak hanya negara dominion saja maka The British Commonwealth of Nation diubah menjadi Commonwealth of Nation.

Anggota-anggota persemakmuran itu, antara lain Inggris, Afrika Selatan, Kanada, Australia, Selandia Baru, India, Malaysia. Di sebagian dari negara-negara itu Raja/ Ratu Inggris diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal, sedangkan di ibu kota Inggris, sejak tahun 1965 negara-negara itu diwakili oleh High Commissioner.

d. Uni

Uni adalah gabungan dari dua negara atau lebih yang dikepalai oleh seorang raja atau kepala negara. Uni dibedakan menjadi tiga macam, yaitu uni riil, uni personil, dan uni gene-ralis.

1)  Uni Riil

Negara yang bergabung ke dalam uni riil mengurus hubungan dengan negara lain melalui badan milik bersama. Dengan bergabungnya negara dalam uni riil maka ditetapkan bahwa urusan tertentu dari negara anggota uni diserahkan kepada badan milik uni. Contohnya, Austria dan Hongaria pada tahun 1867 – 1918, Swedia dan Norwegia pada tahun 1603 – 1707, Indonesia dan Belanda pada tahun 1949.

2)  Uni Personil

Bentuk negara uni personil adalah negara yang anggotanya masih tetap mengurus semua hal, baik urusan dalam maupun luar negeri. Uni personil biasanya terbentuk karena faktor kebetulan seperti negara mempunyai ketentuan yang sama mengenai orang-orang yang berhak menjadi raja harus dari keturunan keluarga saja. Contohnya Belanda dan Luxemburg (1939 – 1890), Inggris dan Skotlandia (1603– 1707), dan Swedia dan Norwegia (1814 – 1905).

Uni Generalis

Negara bentuk uni generalis dapat terbentuk apabila gabungan negara tersebut tidak mempunyai alat perleng-kapan bersama. Terbentuknya negara ini bertujuan untuk bekerja sama dalam hubungan luar negeri. Bentuk ini dapat terbentuk setelah ada kesepakatan melalui perjanjian. Contohnya, Uni Indonesia-Belanda setelah Konferensi Meja Bundar.

e. Protektorat

Protektorat adalah suatu negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Hubungan luar negeri dan pertahanan adalah hal yang biasanya diserahkan kepada negara pelindung. Negara protektorat tidak dianggap sebagai negara yang merdeka sebab negara tersebut belum mempunyai hak penuh untuk menggunakan hukum nasionalnya.

Negara protektorat dibedakan menjadi dua macam, yaitu protektorat kolonial dan internasional.

1)  Protektorat Kolonial

Dalam negara protektorat kolonial, urusan hubungan luar negeri, pertahanan, dan urusan dalam negeri yang penting diserahkan kepada negara pelindung. Contohnya, Brunei Darussalam sebelum merdeka adalah negara protektorat Inggris.

2)  Protektorat Internasional

Negara protektorat merupakan subjek hukum internasio-nal. Contohnya, Mesir sebagai negara protektorat Turki (1917), Zanzibar sebagai neagra protektorat Inggris (1890), dan Albania sebagai negara protektorat Italia (1936).

f. Mandat

Negara mandat merupakan suatu negara yang semula merupakan jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat LBB. Ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan perwalian ini ditetapkan dalam suatu perjanjian di Versailles. Contohnya, Syria, Lebanon, Palestina (Daerah Mandat A); Togo dan Kamerun (Daerah Mandat B); Afrika Barat Daya (Daerah Mandat C).

Demikianlah penjelasan artikel di atas, membahas tentang Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Pelajaran Kewarganegaraan SMA Kelas 1. Semoga bermanfaat buat anda sekalian.