Klasifikasi Hukum Di Indonesia

Klasifikasi Hukum Di Indonesia – Pada kesempatan kali ini, admin akan selalu membagikan informasi dan artikel bermanfaat buat anda yang berhubungan dengan Klasifikasi Hukum Di Indonesia. Baca dan perhatikanlah penjelasannya di bawah ini :

Hukum menurut wujud/bentuknya adalah sebagai berikut

Hukum tertulis, yaitu hukum yang ditulis secara resmi oleh lembaga yang berwenang, misalnya undang-undang dasar, ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan pemerintah.

Hukum tertulis tersebut dibagi menjadi dua

  1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan. Contoh: KUHP dan KUH Perdata.
  2. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Contoh: UU No. 15 tahun 2002 dan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Klasifikasi Hukum Di Indonesia

Klasifikasi Hukum Di Indonesia

Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak ditulis secara resmi, tetapi masih hidup dan terpelihara dalam masyarakat, serta masih diakui secara sah sebagai hukum yang berlaku. Misalnya, pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus dan aturan-aturan agama. Di dalam praktik kenegaraan sering disebut konvensi. Contoh lainnya adalah hukum adat. Baca juga Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C Snouck Hurgronje, Kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Atjehers” menyebutkan istilah hukum adat sebagai “adat recht” (bahasa Belanda), yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia.

Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia).

Daerah di Nusantara menurut hukum adat bisa dibagi menjadi 23 lingkungan adat.

  • Aceh.
  • Gayo dan Batak.
  • Nias dan sekitarnya.
  • Minangkabau.
  • Mentawai.
  • Sumatra Selatan.
  • Melayu.
  • Bangka dan Belitung.
  • Kalimantan (Dayak).
  • Sangihe-Talaud.
  • Gorontalo.
  • Toraja.
  • Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar).
  • Maluku Utara.
  • Maluku Ambon.
  • Maluku Tenggara.
  • Papua.
  • Nusa Tenggara dan Timor.
  • Bali dan Lombok.
  • Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran).
  • Jawa Mataraman.
  • Jawa Barat (Sunda).

Hukum menurut ruang/wilayah berlakunya adalah sebagai berikut

  • Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu. Misalnya, hukum adat Jawa, hukum adat Batak, hukum adat Minangkabau, hukum adat Bugis.
  • Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Misalnya, hukum negara Indonesia, hukum negara Malaysia, hukum negara Singapura, hukum negara Prancis.
  • Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hu-bungan antarnegara atau lebih. Misalnya, hukum dagang internasional, hukum perang, dan hukum perdata interna-sional.

Hukum menurut waktu berlakunya adalah sebagai berikut

  • Ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini atau sekarang di dalam masyarakat, contoh UUD Negara RI Tahun 1945.
  • Ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang, contoh RUU.
  • Hukum antarwaktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu ataupun hukum yang berlaku tanpa batas waktu.

Sistem Hukum dan Peradilan Nasional 53 Hukum berdasarkan pribadi yang diatur adalah sebagai berikut

  • Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya untuk satu golongan tertentu, misalnya golongan pribumi, golongan Eropa.
  • Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku untuk semua golongan atau untuk semua warga negara, misalnya hukum nasional Indonesia.
  • Hukum antargolongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi dua orang atau lebih yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda, misalnya hukum pidana, hukum acara.

Hukum menurut isinya adalah sebagai berikut

Hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat kelengkapan negara sekaligus dengan warga negaranya atau dapat diartikan hukum yang mengatur hubungan antarnegara dan warga negara yang menyangkut kepentingan umum.

Hukum publik, antara lain sebagai berikut

  • Hukum tata negara, yaitu hukum yang mempelajari negara tertentu, asal mula berdirinya negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, corak atau sistem pemerintahan, dan alat-alat perlengkapan negaranya.
  • Hukum administrasi negara, yaitu hukum yang meng-atur cara kerja alat-alat perlengkapan negara, hubungan antaralat-alat perlengkapan negara, dan cara melak-sanakan hak dan kewajiban dari alat-alat perlengkapan negara.
  • Hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur pelang-garan-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, dan pelanggaran diancam dengan sanksi pidana tertentu.
  • Hukum acara, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana caranya me-ngajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan cara hakim memberikan keputusan. Hukum acara dibeda-kan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata.
  • Hukum private/perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lain dan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.

Beberapa contoh hukum private/perdata adalah sebagai berikut.

Hubungan keluarga terjadi karena adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian melahirkan anak.

Hukum Kekayaan

Hukum kekayaan mengatur benda dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda. Benda adalah segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang atau sebagai objek hak milik.

Hukum Perniagaan atau Hukum Dagang

Hukum perniagaan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antarorang dalam perdagangan. Dengan kata lain, hukum perniagaan adalah hukum yang berlaku bagi para pengusaha atau antarorang-orang yang mengadakan usaha.

Hukum Waris

Hukum waris mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang yang meninggal dunia, atau hukum yang mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam dan hukum adat istiadat.

Hukum Perkawinan

  • Hukum perkawinan adalah aturan-aturan yang berisi tentang permasalahan perkawinan menurut pemerintah.
  • Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
  • Hukum menurut tugas dan fungsinya (cara memperta-hankannya) adalah sebagai berikut.

Hukum Material

Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Misalnya, hukum pidana dan hukum perdata.

Hukum Formal

Hukum formal adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Misalnya, hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

Sistem Hukum dan Peradilan Nasional 55

Salah satu contoh hukum adalah hukum perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Menurut Anda, sampai berapa lamakah berlakunya sebuah hukum atau undang-undang tersebut untuk diterapkan dalam masyarakat? Apakah tidak ada batasan masa berlakunya sebuah hukum atau UU tersebut?

Adanya bermacam-macam hukum seperti yang diklasifikasi di atas pastilah memiliki sumber hukum. Algra (Algra : 1961) menyatakan bahwa sumber hukum bisa dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

Sumber hukum materiil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial politik, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas). Perkembangan internasional, keadaan geografis.

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Yang termasuk sebagai sumber hukum formil adalah undang-undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, kebiasaan dan pendapat ahli.

Undang-undang

Undang undang dapat dibedakan menjadi undang-undang dalam arti materiil dan dalam arti formil. Dalam arti materiil adalah semua keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya disebut undang-undang serta mengikat setiap orang secara umum.

Contohnya, UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam arti formil adalah semua keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disebut undang-undang. Seperti yang diatur dalam Pasal 5 UUD Negara RI Tahun 1945 dan contohnya, UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta danUU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perjanjian Antarnegara/traktat

  • Traktat adalah perjanjian yang dibuat antarnegara. Jika dilihat dari segi pesertanya, traktat dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut.
  • Traktat bilateral, yaitu traktat atau perjanjian yang dibuat oleh 2 negara.
  • Traktat multilateral, yaitu traktat atau perjanjian yang dibuat oleh lebih dari 2 negara atau banyak negara.

Sebaliknya, jika dilihat dari segi fungsinya, traktat dapat dibedakan menjadi dua.

  1. Law making treaties, yaitu traktat yang membentuk hukum, mengandung kaidah-kaidah hukum yang bersifat universal masyarakat dunia, serta memberi bersifat terbuka.
  2. Treaty contract, yaitu traktat yang bersifat kontrak hanya mengikat pada negara-negara yang mengadakan perjanjian saja.

Yurisprudensi

Yurisprudensi menurut pendapat Sudikno Mertokusomo bahwa yurisprudensi sebagai peradilan pada umumnya, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu negara, serta bebas dari pengaruh apa pun. Selain itu, yurisprudensi juga dapat berarti putusan pengadilan. Yurisprudensi dalam arti putusan pengadilan dapat dibedakan menjadi dua.

  1. Yurisprudensi biasa, yaitu seluruh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan pasti, terdiri atas putusan perdamaian, putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, putusan pengadilan tinggi yang tidak di-kasasi, dan putusan MA.
  2. Yurisprudensi tetap, yaitu putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakim lain dalam perkara sejenis.

Kebiasaan

Kebiasaan ini merupakan sumber hukum yang penting, tidak saja karena belum atau tidak semua ketentuan hukum itu dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi kebiasaan itu penting karena kehidupan masyarakat terus berkembang.
Bellefroid menyatakan kebiasaan adalah semua peraturan yang meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh seluruh rakyat karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum.

Soedikno Mertokusumo (Sudikno Mertokusumo : 1986) me-nyatakan bahwa kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Pergaulan hidup itu bisa merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi bisa juga luas seperti masyarakat negara yang berdaulat.

Pendapat ahli/doktrin

Pendapat yang dimaksud adalah pendapat atau ajaran dari para ahli hukum tertentu. Doktrin bukan hukum karena tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum seperti halnya undang-undang. Akan tetapi kalau doktrin digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan putusannya, maka doktrin tersebut untuk selanjutnya disebut hukum. Namun meskipun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti undang-undang, doktrin tersebut mempunyai wibawa, sehingga selalu diindahkan oleh hakim. Hal ini disebabkan karena doktrin bersifat objektif, dan didukung oleh para sarjana sehingga karena itulah maka doktrin sering dipakai oleh hakim sebagai dasar pertimbangan putusannya.

Demikianlah postingan yang kami bagikan pada kali ini, yang membahas tentang Klasifikasi Hukum Di Indonesia. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan anda.