Negara Hukum Indonesia

Negara Hukum Indonesia – Istilah hegara hukum, sering diterjemahkan rechtstaats atau the rule of law. Paham rechtstaats pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Paham rechtstaats dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental, seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Sebaliknya, paham the rule of law mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey (A.V. Dicey : 1971). Paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon.

Immanuel Kant mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Ia mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit yang menempatkan fungsi recht pada staat, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.

Negara Hukum Indonesia

Negara Hukum Indonesia

Friedrich Julius Stahl mengemukakan pengertian negara hukum sebagai berikut. Baca juga Klasifikasi Hukum Di Indonesia

Negara harus menjadi negara hukum, artinya negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum.

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl (Sudarsono : 2005) menge-mukakan empat unsur rechtstaats dalam arti klasik, yaitu:hak-hak asasi manusia;

  • pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
  • pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan;
  • peradilan administrasi dalam perselisihan.

Dalam bukunya yang berjudul Introduction to Study of The Law of The Constitution, Albert Venn Dicey mengemukakan tiga arti (three meaning) dari the rule of law adalah supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan, preogratif atau discretionary authority yang luas dari pemerintah;

persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court;

konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land.

Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sebaliknya, negara hukum materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.

Selanjutnya, tipe negara hukum yang ditinjau dari sisi hukum adalah penggolongan negara-negara dengan melihat hubungan antara penguasa dan rakyat. Negara hukum timbul sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja-raja yang absolut. Ada tiga tipe negara hukum sebagai berikut.

1. Tipe Negara Hukum Liberal

Tipe negara hukum liberal ini menghendaki supaya negara berstatus pasif, artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Di sini kaum Liberal menghendaki agar penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menjadi penguasa.

2. Tipe Negara Hukum Formil

Negara hukum formil, yaitu negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil ini disebut juga dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum.

3. Tipe Negara Hukum Materiil

Negara hukum materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil, di mana tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas opportunitas.

Sistem Hukum dan Peradilan Nasional 59 Bagi bangsa Indonesia, konsep negara hukum telah dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum Indonesia dilatarbelakangi perjalanan sejarah bangsa. Jika konsep rechsstaat dan the rule of law dilatarbelakangi adanya perjuangan menentang kesewenang-wenangan penguasa, Indonesia jelas menentang kesewenang-wenangan penguasa juga.

Dengan demikian, negara hukum Indonesia hendak diwujudkan dengan mengutamakan ciri-ciri berikut.

  • Keserasian hubungan pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.
  • Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan.
  • Prinsip penyelesaian sengketa secara musyarawah dan peradilan merupakan usaha terakhir.
  • Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Demikianlah postingan yang kami bagikan pada kali ini, yang membahas tentang Negara Hukum Indonesia. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan anda mengenai negara hukum.